Resolusi Perdamaian Ukraina Diadopsi PBB, Rusia Menolak dan AS Pilih Abstain

Hasanah.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umumnya mengesahkan resolusi bertajuk Dukungan untuk Perdamaian Abadi di Ukraina pada Selasa (24/2/2026). Dokumen tersebut mendorong tercapainya perdamaian yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan di Ukraina. Dalam pemungutan suara, Rusia menyatakan penolakan, sementara Amerika Serikat memilih abstain.

Menurut laporan Agensi Anadoluresolusi itu disetujui oleh 107 negara, ditolak 12 negara, dan 51 negara lainnya abstain. Naskah tersebut diajukan oleh Ukraina dengan dukungan bersama dari 46 negara.

Dalam isi resolusi, Majelis Umum menyoroti dampak luas konflik, baik secara regional maupun global. Dokumen itu mengungkapkan keprihatinan atas serangan yang terus berlangsung terhadap warga sipil, fasilitas umum, dan infrastruktur energi, yang dinilai memperparah kondisi kemanusiaan.

Resolusi juga kembali menegaskan dukungan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, serta integritas wilayah Ukraina, termasuk wilayah perairannya. Selain itu, Majelis menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat, pertukaran seluruh tawanan perang, pembebasan warga sipil yang ditahan secara tidak sah, serta pemulangan mereka yang dipindahkan secara paksa, termasuk anak-anak.

Di tengah proses adopsi, Amerika Serikat mengajukan gerak untuk pembagianyakni prosedur untuk memisahkan bagian tertentu dari resolusi agar diputuskan melalui pemungutan suara terpisah. Washington meminta agar paragraf kedua pada bagian latar belakang serta klausul tindakan kedua tidak langsung disahkan bersama keseluruhan teks.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang diplomasi yang lebih fleksibel, khususnya terkait tuntutan penarikan pasukan Rusia secara langsung dan tanpa syarat dari seluruh wilayah Ukraina serta klausul pengembalian wilayah pendudukan. Namun, pendekatan itu dinilai berpotensi melemahkan prinsip hukum internasional yang selama ini menjadi pijakan Kyiv.

Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsamenyatakan keberatan atas upaya tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang mengkhawatirkan.

Sementara itu, Wakil Utusan AS untuk PBB, Tammy Brucemenjelaskan bahwa sejumlah frasa dalam resolusi dinilai dapat mengalihkan fokus dari negosiasi yang sedang berlangsung. Menurutnya, bahasa yang lebih fleksibel diperlukan untuk membuka peluang tercapainya solusi damai jangka panjang.