DPRD Pati Sepakati Pansus Hak Angket, Bupati Sudewo Terancam Dimakzulkan

Hasanah.id – Rapat paripurna mendadak yang digelar DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (13/8/2025) berakhir dengan keputusan bulat dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk mengusut dugaan pelanggaran oleh Bupati Sudewo. Undangan sidang baru dibagikan di hari yang sama, namun seluruh fraksi hadir dan memberikan suara setuju.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat dukungan penuh datang dari seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai politik asal Sudewo. Partai besar lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga menyatakan persetujuan.

Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa langkah ini diambil lantaran situasi di tengah masyarakat dinilai memerlukan tindak lanjut yang tegas.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disambut sorak setuju dari peserta sidang. Hak angket ini akan digunakan sebagai sarana resmi dewan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

Isu pemakzulan mulai menyeruak setelah sejumlah kebijakan dan tindakan Bupati menuai kritik tajam dari warga. Ketegangan sempat memuncak ketika massa berupaya mendobrak gerbang Pendopo sambil meneriakkan tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.

DPRD memastikan, pansus hak angket akan memanggil pihak-pihak terkait, mengumpulkan berbagai bukti, lalu menyusun rekomendasi. Hasil akhirnya bisa saja mengarah pada pemakzulan jika terbukti ada pelanggaran berat.

Sampai berita ini dibuat, Bupati Sudewo belum memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, proses kerja pansus diprediksi akan menjadi sorotan publik di tengah memanasnya dinamika politik Kabupaten Pati.