Sri Mulyani: Belum Ada Kepastian Kenaikan Gaji PNS di 2026

Hasanah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan belum ada keputusan mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026. Ia menuturkan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah diprioritaskan untuk program nasional.

Dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8), ia menguraikan bahwa komposisi anggaran masih diarahkan untuk agenda utama pemerintah.

“Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah disepakati. Selain itu, koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga terus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan aparatur negara.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam penyampaian nota keuangan dan pengantar RAPBN 2026 pada Sidang Tahunan MPR. Pidato Presiden lebih menyoroti arah kebijakan fiskal dan instruksi untuk pembenahan kinerja badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan perlunya pemangkasan jumlah komisaris hingga penghapusan tantiem di perusahaan pelat merah.

“Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?” ucapnya yang disambut riuh anggota MPR.

Sebagai perbandingan, pada masa Presiden Joko Widodo, nota keuangan kerap dijadikan momentum untuk mengumumkan kenaikan gaji PNS. Pada 2023 misalnya, Jokowi menyampaikan adanya kenaikan gaji PNS yang berlaku tahun 2024. Namun pada nota terakhirnya, kebijakan tersebut tidak lagi disampaikan.

Saat itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan pengumuman soal gaji pegawai negeri akan menjadi kewenangan presiden terpilih.

“Nanti pak Prabowolah (yang umumkan),” kata Anas usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 16 Agustus 2024.